Najnowsze artykuły:
Adapun turunan dari UU Cipta Kerja terdiri dari 52 peraturan pelaksanaan, yakni 48 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Dalam hal ini, soal ketenagakerjaan tertera dalam klaster 4 dari 11 klaster ...
Jakarta, Gatra.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, tegas mengatakan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ... hingga ...
Dikatakan Dirjen Putri, Pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Empat PP tersebut yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang ...
Ida mengatakan peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum ... mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP ...
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan direvisi oleh pemerintah bersama DPR RI. Revisi dilakukan maksimal 2 tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konfederasi Serikat ...
Dapatkan update berita pilihan, breaking news dan artikel menarik lain setiap hari dari inilah.com, klik untuk mengikuti ...
jpnn.com, YOGYAKARTA - Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan pemerintah telah menetapkan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan U Cipra ...
Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI, baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021. Baca Juga: Keracunan Makanan ...
Ia berharap Presiden baru bisa menerbitkan Perppu untuk membatalkan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. "Keluarkan Perpu untuk klaster ketenagakerjaan saja dicabut dari omnibus law," ujarnya. Di ...
Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan sejumlah Peraturan Pelaksana pada 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pelaksana tersebut terdiri atas 47 Peraturan Pemerintah (PP ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta presiden terpilih Prabowo Subianto mencabut Undang-Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. “Pada kesempatan ini partai buruh bersama ...
"KSPI menolak total Omnibus LAW UU Cipta Kerja. Meminta DPR menghentikan pembahasan ... Rabu (13/1). Selain klaster yang berhubungan langsung dengan ketenagakerjaan, para buruh juga meminta ...